Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keuangan daerah agar terkelola dengan baik. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali terdapat tantangan dan hambatan yang menghambat proses pengawasan tersebut. Kota Parepare sebagai salah satu daerah di Indonesia juga menghadapi tantangan dan hambatan dalam pengawasan APBD.
Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengawasan APBD Parepare adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Eddy Suaib, mantan Kepala BPKP Sulawesi Selatan, transparansi sangat penting agar masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran secara lebih terbuka. Namun, faktanya masih banyak daerah yang belum memberikan informasi yang transparan terkait pengelolaan APBD.
Selain itu, hambatan lain yang sering dihadapi adalah minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan APBD. Menurut Mardani, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Analysis (IBA), partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah. Namun, keterlibatan masyarakat Parepare dalam pengawasan APBD masih terbilang rendah.
Untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam pengawasan APBD Parepare, diperlukan solusi yang tepat dan efektif. Menurut Rudi Muhardiansyah, Ketua Komisi D DPRD Kota Parepare, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. “Kami akan terus mendorong pemerintah daerah untuk memberikan informasi yang lebih transparan kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Mardani juga menyarankan agar pemerintah daerah lebih aktif melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan APBD. “Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mencegah adanya penyalahgunaan anggaran daerah,” katanya.
Dengan adanya upaya meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan APBD Parepare, diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan anggaran daerah. Sehingga keuangan daerah dapat terkelola dengan lebih baik dan masyarakat dapat memperoleh manfaat yang optimal dari penggunaan anggaran tersebut.