Tantangan dan hambatan dalam pengawasan korupsi di Parepare memang tidak bisa dianggap enteng. Sebagai kota yang sedang berkembang, Parepare dihadapkan pada berbagai masalah terkait korupsi yang perlu segera diatasi.
Menurut Kepala Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, “Pengawasan korupsi di Parepare membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan masyarakat.” Namun, hambatan seringkali muncul dalam pelaksanaannya.
Salah satu tantangan utama dalam pengawasan korupsi di Parepare adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini membuat sulit bagi lembaga pengawas dan masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran secara efektif.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Hasanuddin, “Kurangnya akses informasi dan data terbuka merupakan hambatan utama dalam pengawasan korupsi di Parepare.” Tanpa informasi yang jelas, sulit bagi pihak terkait untuk melakukan audit dan pencegahan korupsi.
Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan dalam pengawasan korupsi di Parepare. Banyak masyarakat yang masih enggan melaporkan indikasi korupsi karena takut akan resiko dan represi.
Untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam pengawasan korupsi di Parepare, diperlukan langkah-langkah konkret dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan Parepare dapat menjadi contoh dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.