Saat ini, banyak perhatian yang diberikan pada pengawasan pelaksanaan APBD Parepare. Menyelusuri pengawasan tersebut tidaklah mudah, karena banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, tentu saja ada solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut.
Menurut Bambang Widjojanto, mantan pimpinan KPK, pengawasan pelaksanaan APBD sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan anggaran. “Tugas pengawasan tidaklah mudah, namun dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, kita bisa mengatasi berbagai tantangan yang ada,” ujar Bambang.
Salah satu tantangan yang sering dihadapi dalam pengawasan APBD adalah minimnya transparansi dalam penggunaan anggaran. Menurut Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, transparansi harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan APBD. “Masyarakat harus diberikan akses untuk mengetahui bagaimana anggaran APBD digunakan, sehingga mereka bisa ikut mengawasi pelaksanaannya,” ungkap Luhut.
Selain itu, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan APBD juga menjadi masalah serius. Menurut Maria Farida Indrati, Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), masyarakat harus aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran. “Masyarakat sebagai pemilik uang pajak memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran APBD,” kata Maria.
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, solusi yang bisa diterapkan adalah dengan meningkatkan keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran APBD. Menurut Agus Martowardojo, mantan Gubernur Bank Indonesia, pemerintah harus proaktif dalam menyampaikan informasi terkait APBD kepada masyarakat. “Dengan keterbukaan informasi, masyarakat bisa ikut mengawasi dan memastikan anggaran APBD digunakan secara efisien dan efektif,” ujar Agus.
Selain itu, peran media massa juga sangat penting dalam pengawasan pelaksanaan APBD. Menurut Najwa Shihab, jurnalis senior Indonesia, media memiliki peran sebagai pengawas kebijakan pemerintah. “Media harus terus mengawasi penggunaan anggaran APBD dan memberitakan hasil temuannya kepada masyarakat,” kata Najwa.
Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan media massa, pengawasan pelaksanaan APBD Parepare bisa dilakukan secara efektif. Dengan demikian, potensi terjadinya korupsi dan penyalahgunaan anggaran bisa diminimalisir, sehingga pembangunan di daerah bisa berjalan dengan baik.