Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Parepare dalam pengawasan keuangan daerah sangatlah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat daerah. BPK Parepare memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan daerah guna memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna, pengawasan keuangan daerah oleh BPK memiliki peran strategis dalam menjaga keuangan negara. Beliau menegaskan bahwa BPK harus mampu memberikan laporan yang transparan dan akurat terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya peran BPK dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah guna mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan anggaran.
Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK Parepare melakukan audit terhadap laporan keuangan daerah untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan. Hasil audit tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi dan saran perbaikan bagi pemerintah daerah terkait. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala BPK Parepare, Ahmad Zainuddin, yang menegaskan bahwa BPK memiliki kewajiban untuk memberikan masukan yang konstruktif guna meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Pengawasan keuangan daerah oleh BPK Parepare juga dapat membantu pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Dengan adanya audit yang dilakukan secara berkala, diharapkan akan tercipta budaya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran BPK Parepare dalam pengawasan keuangan daerah sangatlah penting untuk menjaga keuangan negara dan mencegah terjadinya praktik korupsi. Melalui audit dan pemeriksaan yang dilakukan, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.